Aliansi Perjuangan Rakyat Kota Palu Tuntut Dugaan Arogansi Oknum Satpol PP di Kantor DPRD

30 September 2019 21:11
Aliansi Perjuangan Rakyat Kota Palu Tuntut Dugaan Arogansi Oknum Satpol PP di Kantor DPRD
Aksi dan mediasi Aliansi Perjuangan Rakyat Kota Palu (APRKP) terkait dugaan arogansi oknum Satpol PP terhadap kaum marjinal dalam hal ini anak punk, berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Palu, Jalam Moh Hatta, Lolu Utara, Palu Timur, Kota Palu, Sulteng. (Derry/Trans89.com)

PALU, TRANS89.COM – Aksi dan mediasi Aliansi Perjuangan Rakyat Kota Palu (APRKP) terkait dugaan arogansi oknum Satpol PP terhadap kaum marjinal dalam hal ini anak punk diikuti sekitar 25 orang peserta aksi dipimpin Dedi Efredi, berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Palu, Jalam Moh Hatta, Lolu Utara, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (30/9/2019).

Massa aksi membawa bendera serta spanduk bertuliskan, Aliansi Perjuangan Rakyat Kota Palu, hentikan intimidasi dan Penindasan dalam bentuk apapun terhadap kaum marjinal.

Orasi Dedi Efredi mengatakan, aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap kawan-kawan komunitas punk sebagai salah satu komunitas yang menghimpun pemuda di Kota Palu.

“Komunitas ini telah mengalami tindakan persekusi sejak 31 Agustus dan 1 serta 2 September 2019 dengan cara dipukuli, diseret, digunting rambutnya secara paksa, merusak barang-barang dan bentuk kegiatan persekusi lainnya,” kata Dedi.

Menurutnya, Aliansi menganggap keberadaan anak punk merupakan dampak dari mahalnya biaya pendidikan dan sempitnya lapangan kerja, sehingga mempersulit akses pemuda terhadap sektor pendidikan dan lapangan kerja.

“Hal ini pada akhirnya akan menciptakan tenaga pengangguran yang menumpuk dan memaksa pemuda menjadi lumpen perkotaan yang hidup dalam jerat kemiskinan dan bertahan hidup dengan cara mengamen, pedagang kaki lima dan lain sebagainya,” tutur Dedi.

Ia menuntut Pemkot Palu dalam hal ini DPRD dan Walikota untuk mengusut secara tuntas kasus dugaan penganiayaan terhadap komunitas punk, menuntut Pemkot Palu untuk bertanggungjawab dan mengganti segala kerugian atas pengrusakan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP, serta menuntut Pemkot Palu untuk memberikan sarana dan prasarana terhadap komunitas punk untuk berkarya.

“Kami menuntut Pemkot Palu untuk mencopot Trisno Yunianto DP dari jabatannya sebagai Kasatpol PP, karena tidak profesional. Menuntut Pemkot Palu memberikan jaminan terhadap semua kaum marjinal untuk mendapatkan perlindungan dan tidak terjadi lagi intimidasi,” tuntut Dedi.

Perwakilan massa aksi diterima di dalam Kantor DPRD Kota Palu untuk mediasi dihadiri sekitar 10 orang anggota DPRD Kota Palu dipimpin Ketua DPRD Palu M Ikhsan Kalbi, perwakilan Pemkot Palu dipimpin Asisten I Pemkot Palu Rifani dan perwakilan massa aksi dipimpin Dedi Efredi dan Julianer.

Hasil mediasi, Pemkot Palu akan mengusulkan penyediaan rumah singgah bagi gelandangan dan pengemis. Pemkot Palu meminta maaf apabila memang terjadi tindak kekerasan oleh oknum. Tuntutan massa aksi lainnya akan dikomunikasikan dengan Walikota Palu untuk ditindaklanjuti. DPRD Kota Palu akan memediasi lanjut utusan Satpol PP dengan anak punk. (Derry/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya