Netralitas ASN di Pusaran Pilkada

29 September 2019 23:21
Netralitas ASN di Pusaran Pilkada
Kordiv HPP dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Syamsudin SH. (Trans89.com)

Oleh : Syamsudin, SH
Kordiv HPP dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

NETRALITAS Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu komponen penting untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis.

Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama bagi calon yang masih berkuasa yang turut berkompetisi, baik melalui Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pilkada untuk tidak mengikutkan, menyuruh, memaksa ASN masuk dalam pusaran politik praktis dengan tujuan meraup perolehan suara untuk mempertahankan kekuasaan.

ASN dan PNS, merupakan orang atau pihak yang di dirinya melekat suatu jabatan atau status sebagai abdi negara atau pelayan masyarakat yang seharusnya tidak dilibatkan secara fulgar untuk saling dukung mendukung pada perhelatan demokrasi.

Meskipun bukan rahasia umum lagi, ASN merupakan komoditas yang paling berpotensi maraup perolehan suara untuk menjaga peluang keterpilihan sang petahana atau incumbent pada Pemilu maupun pilkada.

Padahal hakekatnya, ASN atau PNS telah diarahkan oleh konstitusi dan Undang-undang (UU) untuk tetap menjaga fungsinya sebagai abdi negara yang professional, berintegritas dan independen serta bebas dari intervensi politik.

Pengaturan terhadap ASN dapat dilihat pada Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana di dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, wajib berdasarkan pada asas ‘netralitas’. Jadi ASN memang wajib netral dan tidak bisa di tawar-tawar.

Kemudian ASN juga disebutkan dalam Pasal 12 yang menyatakan, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, sertab ersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Frase bebas dari intervensi politik dimaksudkan adalah ASN sebagai pelayan public bekerja dengan tidak terkontaminasi atau terpengaruh dengan politik praktis pada setiap momen perhelatan demokrasi, baik melalui Pemilu maupun Pilkada, apalagi tahun 2020 sejumlah kabupaten/kota di Indonesia, termaksud empat kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan melangsungkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Larangan politik praktis bagi ASN tidak hanya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, tetapi soal netralitas ASN/PNS juga diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan sejumlah surat edaran (SE) sebagai bentuk penegasan.

Penjelasan UU ini secara eksplisit menyatakan bahwa ASN yang terbukti memberikan dan atau melakukan tindakan yang mengarah kepada politik praktis pada kontestasi Pemilu atau Pilkada, ASN bersangkutan bisa saja terkena sanksi moral atau sanksi disiplin, mulai dari ringan sebagaimana ketentuan Pasal 12 angka 6, 7 dan 8 sampai sanksi berat sesuai ketentuan Pasal 13 angka 11 dan 12.

Oleh karena itu, dengan regulasi yang ada, ASN seyogyanya mampu bersikap netral atau tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon atau peserta Pemilu dan harus memahami benar apa tugas dan fungsi ASN.

Meskipun itu kita ketahui, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e yang menyatakan, ‘pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan’.

Makna dari kalimat itu sesungguhnya ASN/PNS bisa atau dapat menolak atau tidak melakukan perintah atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kita ketahui bersama, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar, merupakan salah satu kabupaten dari empat kabupaten di Provinsi Sulbar yang akan melakukan perhelatan demokrasi pada Pilkada tahun 2020. Perhelatan tersebut untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.

Melihat ruang kontestasi politik saat ini, kita semua berharap, masalah netralitas ASN pada Pilkada tahun 2020 dapat terjawab dengan regulasi yang jelas dan pencegahan yang terukur serta tepat agar penyelenggara pemlihan yang profesional dan berintegritas.

Sesuai ketentuan UU, bahwa bagi ASN yang terindikasi berafiliasi dengan politik atau berpihak pada calon kontestan Pilkada, konsekuensinya adalah tidak hanya pada tatananan pelanggaran kode etik, tetapi bisa saja ada indikasi tindak pidana pemilihan.

Olehnya itu, ASN wajib patuh dan tunduk terhadap UU dan tidak terprovokasi masuk dalam konflik interes pemilihan, karena hakekatnya, ASN hadir untuk menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan publik serta tampil menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan bukansebaliknya.

Bawaslu Kabupaten/Kota yang semula bernama Panwaslu Kabupaten/Kota, kewenangannya tidak hanya mengawasi jalannya tahapan penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga menerima laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan, menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana Pemilu serta memiliki kewenangan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf b, c dan e UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Atas dasar kewenangantersebut, Bawaslu secara berjenjang memastikan melakukan proses penanganan pelanggaran menyangkut pemilihan kepada semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pemilihan, termasuk kepada ASN yang terbukti tidak netral pada setiap tahapan perhelatan Pilkada mendatang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya