LIRA Minta Kajati Aceh Ambil Alih Kasus Monografi Rp7 Miliar dan Copot Kajari Kutacane

29 September 2019 21:50
LIRA Minta Kajati Aceh Ambil Alih Kasus Monografi Rp7 Miliar dan Copot Kajari Kutacane
Bupati LSM LIRA Aceh Tenggara, M Saleh Selian. (Bayu A/Trans89.com)

ACEH TENGGARA, TRANS89.COM – LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara meminta kasus monografi dan profil desa yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutacane Aceh Tenggara mencapai Rp7 Milyard diambil alih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Hal itu diungkapkan Bupati LIRA Aceh Tenggara, M Saleh Selian, mengatakan pasalnya kasus tersebut tidak dapat mampu dituntaskan Kejari Kutacane sebaiknya diambil alih Kejati Aceh.

“Kasus dugaan korupsi tersebut kami laporkan secara resmi pertanggal 10 April 2017, artinya kasus tersebut belum ada titik terangnya walau sudah berjalan dua tahun enam bulan,” kata Saleh.

Menurutnya, kasus tersebut kami Laporkan bermula dugaan korupsi penyelewengan dana desa (DD) Tahun 2016 di Gampong Lawe Kuning, Kecamatan Bambel, salah satunya dana monografi sebesar Rp30 juta diseluruh desa tersebar di Kecamatan Bambel diarahkan Camat membikin pengadaan monografi dan dikerjakan oleh CV Senantiasa Banderang Langsa.

“Pasca laporan tersebut, LIRA melakukan investigasi ke kecamatan yang lain tersebar di Kabupaten Aceh Tenggara, ternyata proyek serimonial atau proyek yang muncul di akhir tahun atau proyek tanpa musyawarah tersebut bukan terjadi di kecamatan Bambel saja, tetapi masih ada di kecamatan-kecamatan lain, dan kalau dihitung menelan DD mencapai Rp7 miliar lebih,” tutur Saleh.

Dirinya menjelaskan, hasil investigasi tersebut telah disampaikan secara lisan kepada Kajari Kutacane, dan Staff Kejari Kutacane pernah datang kerumahnya untuk mengorek hasil investigas tersebut.

“Bahkan kami telah memberikan informasi melalui Media Serambi Pada Tanggal 10 Desember 2018, bahwa Proyek Monografi Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.741.935 000 dan pengadaan buku Tahun 2016 sebesar Rp2.358 259 000, sedangkan Proyek Monografi Desa Tahun 2017 sebesar Rp1.887.104.000,” jelas Saleh.

Saleh merincikan DD bersumber APBN yang digunakan untuk proyek seremonial antara lain, Kecamatan Semadam pengadaan monografi desa dan buku Tahun Anggaran 2016 dan 2017 masing-masing Rp270.000.000.

“Kecamatan Babussalam monografi desa Tahun 2016 Rp390.000.000. Kecamatan Lawe Bulan pengadaan monografi desa Tahun 2016 Rp312.366.000 dan pengadaan buku Rp144 491.500 dan pengadaan monografi desa Tahun 2017 Rp450.000.000. Kecamatan Ketambe pengadaan buku Tahun 2016 Rp523.624.000. Kecamatan Deleng Pokhison pengadaan monografi desa Tahun 2016 Rp330.000.000 dan pengadaan buku Rp323.500.000. Kecamatan Bambel pengadaan monografi desa Tahun 2016 Rp855.000.000 dan pengadaan buku Rp15.000.000. Kecamatan Babul Makmur pengadaan monografi desa Tahun 2016 Rp225.000.000 dan monografi desa Tahun 2017 Rp141.404.000. Kecamatan Lawe Sigala-Gala pengadaan monografi desa Tahun 2016 Rp490.000.000 dan pengadaan buku Rp36.600.000. Kecamatan Lawe Alas pengadaan monografi desa Tahun 2016 Rp378.258.000 dan pengadaan buku Rp360.000.000 serta pengadaan monografi desa Tahun 2017 Rp300.000.000. Kecamatan Leuser pengadaan monografi desa Tahun 2016 Rp231.311.000 dan pengadaan buku Rp340.250.0000. Kecamatan Tanoh Alas monografi desa Tahun 2016 Rp210.000.000 dan monografi desa Tahun 2017 Rp30.000.0000. Kecamatan Darul Hasanah pengadaan monografi desa Tahun 2016 Rp330.000.0000 dan pengadaan monografi desa Tahun 2017 Rp374.640.000. Kecamatan Badar pengadaan monografi desa Tahun 2017 Rp240.000.000. Kecamatan Lawe Sumur pengadaan monografi desa Tahun 2016 Rp270.000.000. Kecamatan Babul Rahmah pengadaan monografi desa Tahun 2016 Rp120.000.000 dan pengadaan buku Rp14 286.000 serta pengadaan monografi desa Tahun 2017 Rp351.000.000,” urai Saleh.

Saleh menyampaikan, proyek akal-ajakan ini diduga dikendalikan oknum Camat Tahun 2016-2017 dan bukan semuanya dikerjakan pihak CV Senantiasa Banderang Langsa, artinya masih ada pihak ketiga yang lain sesuai arahan oknum Camat setempat.

“Sebelumnya saya sangat optimis dengan kinerja Kajari Kutacane dan selalu menerima kami untuk memberi petunjuk dalam kasus monografi dan beberapa kardus dokumen monografi telah diberikan kepada pihak Inspektorat Aceh Tenggara untuk diaudit dan hasilnya diserahkan akan kepada pihak Kejari Kutacane. Namun seiring perjalanan waktu, kami merasa ada kejanggalan dalam dugaan kasus tersebut. Pasalnya, setiap kami tanyakan perihal kasus tersebut Via SMS dan WA, acapkali Kajari tidak menggubris dan tidak menjawabnya, bahkan kami pernah mengunjungi kantor Kejari Kutacane untuk bertemu, namun nihil dengan alasan Kajari Kutacane sedang sibuk,” papar Saleh.

LIRA melakukan protes lewat tulisan di Baliho pada Tanggal 18 Juli 2019, dimana isi tulisan Baliho tersebut, Kejati Aceh ambil alih kasus monografi desa dan evaluasi kinerja Kajari Kutacane.

“Baliho tersebut kami pasang di papan Reklame Jalan Ahmad Yani dan dikenakan Pajak Rp1.200.000. Namun ironisnya, Baliho kami tersebut hanya berumur 12 jam, dicuri oleh orang tak dikenal (OTK), sehingga kuat dugaan kami kasus monografi desa adalah kasus terstruktur dan masif,” protes Saleh denga nada kecewa.

Saleh menyebutkan, seharusnya Kajari Kutacane menjemput bola, agar pihak Inspektorat sungguh-sungguh malakukan audit, sebab kami kuatir nantinya pihak Inspektorat beralasan akan membentuk tim baru untuk mengaudit kasus tersebut, sehingga kasus tersebut jalan ditempat.

“Dalam kasus monografi desa apabila, ada oknum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana didalam mengaudit oknum yang menangani audit monografi desa tersebut, diduga dapat disangkakan Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, dan apabila ada dugaan pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi dapat disangkakan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999, serta apabila ada upaya merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi dapat disangkakan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999,” sebut Saleh.

Lanjut Saleh, apabila pihak Inspektorat dengan sengaja melalaikan tugas yang diurusnya dapat terperiksa dan dipanggil oleh pihak hukum.

“Kami mengingatkan kepada pihak Inspektorat Aceh Tenggara, mohon jangan terlalu bersandar pada APIP, karena sepengetahuan, kami APIP adalah hukum yang bersifat umum, bukan hukum yang bersifat khusus. Disini kami sampaikan, kasus dugaan monografi desa 2016 dan 2017 terjadi sebelum APIP lahir,” demikian Saleh. (Bayu/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya