Refleksi Pemilu 2019 Ditinjau Dari Sisi Kewenangan Bawaslu

27 September 2019 01:06
Refleksi Pemilu 2019 Ditinjau Dari Sisi Kewenangan Bawaslu
Kordiv HPP dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Syamsudin. (Istimewa)

Oleh: Syamsudin
Kordiv HPP dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

PENGERTIAN Pemilihan Umum (pEMILU) secara universal adalah sarana yang digunakan untuk memilih orang dengan tujuan mengisi jabatan politik, baik di eksekutif maupun di legislatif.

Pemiu serentak untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 lalu.

Banyak hal yang menjadi catatan positif pasca Pemilu kemarin, khususnya ditinjau dari sisi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh tahapan Pemilu, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Terhadap kewenangan yang dimiliki Bawaslu secara berjenjang hingga sampai pada Bawaslu kabupaten/kota sangat besar. Kewenangan ini, selain menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, juga memeriksa, mengkaji dan memutus serta mengajudikasi pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu.

Dengan kewenangan yang sangat besar tersebut, Bawaslu diharapkan mampu menegakkan keadilan Pemilu (electoral juctice) secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan integritas penyelenggara Pemilu.

Tanpa integritas, penyelenggara Pemilu, maka sudah barang tentu seorang penyelenggara Pemilu tidak akan dapat berlaku adil dan jujur, sehingga jauh dari tindakan profesional.

Kehadiran Bawaslu dalam Pemilu memiliki tiga peran penting, yakni pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Wewenang tersebut untuk menjawab peradaban politik yang terus bergerak dinamis dengan berbagai pola dan cara untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik.

Tanpa adanya pengawasan yang terbangun secara struktural dan fungsional yang kuat, maka potensi terjadinya pelanggaran akan semakin besar, sehingga Pemilu yang lahir bukan pemilu berintegritas, melainkan Pemilu yang hanya melahirkan pemimpin yang legalitas tetapi legitimasinya diragukan.

Padahal Pemilu sesungguhnya di desain untuk mentransformasikan konflik interes pilihan pemimpin masyarakat Indonesia untuk menjadi ajang politik yang sehat, aman, tertib dan berkualitas.

Melihat dari sisi kewenangan Bawaslu pada Pemilu 2019 dengan dasar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sudah memberikan kewenangan yang sangat besar dibanding UU sebelumnya.

Bawaslu hadir sudah tentu diharapkan menjadi pengawas Pemilu yang profesional dan berintegritas untuk melahirkan Pemilu yang jujur dan adil serta berkepastian hukum.
Negara yang menganut paham demokrasi, memang di setiap ajang kontestasi politik melalui Pemilu selalu saja ada pelanggaran, namun dengan hadir dan adanya kewenangan besar Bawaslu dapat meminimalisir pelanggaran Pemilu.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kewenangan Bawaslu, selain melakukan pengawasan dan pencegahan, juga diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan sebagai alternative akhir dari sebuah pencegahan.

Penindakan hukum yang dilakukan Bawaslu terdiri atas pelanggaran tindak pidana Pemilu, kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum lainnya serta menyelesaikan sengketa proses. Jenis pelanggaran ini masing-masing diatur secara spesifik dalam peraturan Bawaslu.

Eksistensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu disetiap perhelatan Pemilu harus terus ditingkatkan. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Bawaslu yang harus diperkuat dan diperjelas, baik secara kelembagaan maupun fungsi sebagai penyelenggara Pemilu.

Kilas balik Pemilu tahun 2019 jelas, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan kontribusi besar, terutama dalam hal kewenangan menangani pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Dengan kewenangan tersebut, diharapkan pada pemilihan kepala dearah (Pilkada) serentak Tahun 2020, Bawaslu dengan sumber daya manusia (SDM) dan semangat yang ada, mampu mewujudkan Pemilu yang aman, jujur dan berkepastian hukum. (*)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya