Bagian Hukum Pasangkayu Gelar Uji Publik dan Seminar Akhir Ranperda Izin Usaha Industri Kecil Menengah

19 September 2019 22:30
Bagian Hukum Pasangkayu Gelar Uji Publik dan Seminar Akhir Ranperda Izin Usaha Industri Kecil Menengah
Plt Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pasangkayu Muliadi saat mendampingi pemateri dari Untad Palu Rusli dalam acara uji publik Ranperda tentang izin usaha industri kecil dan menengah di Aula Hotel Trisakti, Jalan Fatmawati, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Andis/Trans89.com)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Bagian Hukum dan HAM Sekrtariat Daerah (Setda) Kabupaten Pasangkayu, gelar uji publik dan seminar akhir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang izin usaha industri kecil dan menengah.

Seminar yang dihadiri kisaran 100 orang peserta terdiri perangkat desa dan tokoh masyarakat, menghadirkan pemateri dari Akademisi Hukum Universitas Tadulako (Untad) Palu Rusli, berlangsung di Aula Hotel Trisakti Jalan Fatmawati, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (19/9/2019).

Dalam sambutannya, Pelaksanatugas (Plt) Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pasangkayu Muliadi mengatakan, ada beberapa dasar hukum yang mendasari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupate Pasangkayu untuk membuat Ranperda tentang izin usaha industri kecil maupun menengah.

“Salah satunya berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, dan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 64 tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan,” kata Muliadi.

Menurutnya, Ranperda yang saat ini di uji publik kan ke masyarakat, tidaklah lain bagaimana pemerintah memberikan kepastian pelayanan dalam kepengurusan izin usaha kecil maupun menengah.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini, diharapkan peserta dapat memberikan masukan-masukan dalam perancangan Perda ini sebelum lanjut pada tahapan selanjutnya untuk di sahkan di DPRD,” tutur Muliadi.

Ia menyebutkan, kita sengaja melibatkan semua pihak, baik itu masyarakat, akademisi maupun OPD terkait yakni Dinas Ketenagakerjaan untuk bagaimana bisa secara beesama-sama merembukkan Ranperda ini sebelum dilanjutkan ke DPRD.

“Hal itu dikarenakan Perda ini sangat kita butuhkan dalam mewujudkan perekonomian di masyarakat,” sebut Muliadi.

Pada kesempatan yang sama, Rusli dalam materinya menjelaskan, ada beberapa tujuan utama dalam penerbitan Perda ini, antara lain untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan.

“Ini dapat mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau, serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat,” jelasnya. (Adv)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya