KAMMI Aksi Terkait Kabut Asap di Riau, Fahrul: Pemerintah Buta dan DPRD Tuli

17 September 2019 12:29
KAMMI Aksi Terkait Kabut Asap di Riau, Fahrul: Pemerintah Buta dan DPRD Tuli
Aksi Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) terkait kabut asap di Riau, berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. (Tony W/Trans89.com)

PEKANBARU, TRANS89.COM – Sekitar 30 orang massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dipimpin Fahrul Auzai, menggelar aksi unjuk rasa terkait semakin parahnya kondisi asap di Provinsi Riau, berlangsung di Kantor DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin (16/9/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, rakyat butuh nafas, pemerintah malah kipas-kipas, jangan jadikan Riau kuburan massal, bukan tak mungkin kamipun tutup usia, usir korporasi pembakar lahan dan hutan (karhutla), KAMMI melawan asap.

Beberapa massa memakai topeng bergambar foto Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Gubernur Riau, Kapolda Riau dan Danrem 031/Wira Bima (WB).

Orasi Fahrul Auzai mengatakan, pada hari ini kita semua masyarakat Provinsi Riau telah dilaknat asap.

“KAMMI meminta kepada para pejabat Pemprov Riau segera mengusut dan menyelidiki korporasi yang ada di Bumi Lancang Kuning (Riau) yang diduga membakar lahan, sehingga mengakibatkan asap di Riau,” kata Fahrul.

Ia mempertanyakan kerja Kapolda Riau hingga saat ini belum ada tersangka yang disidang di Pengadilan.

“Kenapa Kapolda Riau hingga saat ini belum ada tersangka pembakaran karhutla. Apa harus kami masyarakat Riau mati baru pemerintah serius menanggulangi kabut asap. Sudah 22 tahun Riau ini terdampak kabut asap, dimana kinerjanya pemerintah dan anggota DPRD Riau. Pemerintah buta, DPRD tuli.

Dirinya juga mendesak Presiden RI menyelesaikan permasalahan asap dan memerintahkan KLHK mengaudit kembali perusahaan baik skala izin maupun pembukaan lahan.

“Kami mendesak Presiden melalui Kapolri untuk mencopot Kapolda Riau karena tidak becus menyelesaikan permasalahan asap, dan mendesak Presiden melalui Panglima TNI mencopot Danrem 031/WB,” desak Fahrul.

Fahrul meminta agar Presiden melaksanakan tuntutan tersebut diatas dalam jangka waktu 7 hari kerja, jika tidak dilaksanakan, maka Presiden RI dinyatakan gagal dan tidak pantas utuk memimpin RI.

“Cabut gelar yang di nobatkan kepada Presiden atas ketidak jujurannya dalam menyelesaikan permasalahan asap. Desak DPRD Riau membentuk Tim Pansus (panitia khusus) untuk mengevaluasi kebijakan penyelesaian permasalahan asap, serta meminta DPRD Riau untuk segera mendesak Gubernur Riau menyelesaikan permasalahan asap di Riau,” pinta Fahrul.

Massa aksi diterima Ketua Sementara DPRD Riau sementara, Sukarmis menyampaikan, semua tuntutan dari adik-adik mahasiswa sudah kami kaji dan sudah kami sampaikan kepada Gubernur agar segera menyelesaikan permasalahan asap.

“Kami sudah membuat surat ke Gubernur dan Presiden tentang kabut asap. Kami terima aspirasi ini dan akan segera kami rapatkan di sidang dewan. Kami sudah membicarakan permasalahan ini di setiap Fraksi yang ada di DPRD Riau tentang penanganan kabut asap baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta sudah merekomendasikan tentang penanganan kesehatan dan membuat tempat penampungan orang-orang yang terkena dampak kabut asap,” demikian Sukarmis. (Tony/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya