Ini Tuntutan Koalisi Mahasiswa Nusantara Depan Istana Negara

17 September 2019 08:53
Ini Tuntutan Koalisi Mahasiswa Nusantara Depan Istana Negara
Aksi Koalisi Mahasiswa Nusantara (KMN) depan Taman Pandang Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. (Bagus Prasetyo/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa dari Koalisi Mahasiswa Nusantara (KMN) KPK diikuti sekitar 400 orang peserta aksi dipimpin Doni Manurung, berlangsung di Depan Taman Pandang Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

Orasi Doni Manurung mengatakan, kami dari Koalisi Mahasiswa Nusantara KPK, meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar segera membuat draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK usulan DPR mendapat penolakan keras dari internal KPK khususnya 5 komisioner KPK beserta jajaran Wadah Pegawai (WP).

“Penolakan ini juga datang dari pihak eksternal, baik mantan KPK juga para akata akademisi yang menilai komisi anti rasuah ini akan dikebiri. Namun tidak sedikit pula revisi RUU KPK ini mendapat dukungan oleh sejumlah elemen yang merasa lembaga super body ini mempunyai kekuatan terlampau besar,” kata Doni.

Menurutnya, bukan hanya pada proses penindakan, melainkan adanya kekuatan internal KPK yang kerap mengintervensi keputusan-keputusan 5 Komisioner, sehingga siapapun yang jadi Komisoner KPK, kini dan akan datang, harus selalu patuh pada sistem yang telah dibangun sejak lama oleh kelompok tertentu dalam struktur kepegawaian KPK.

“Implikasi dari besarnya kekuatan sistem ini, proses operasional KPK diduga tersandera oleh kepentingan kelompok tertentu, ini terbukti dengan pernyataan salah satu eks Komisioner KPK bahwa untuk meminta BAP (berita acara pemeriksaan) hasil penyidikan. 5 Komisioner yang dipilih secara independen melalui mekanisme fit dan propertest harus berbenturan dengan sistem yang sangat kokoh dengan dalih top secret, padahal harusnya kelima Komisioner mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih besar untuk mensupervisi struktur dibawahnya,” tutur Doni.

Selain itu, Doni menyebutkan, munculnya WP dalam struktur KPK, menurut kami sangat bertentangan prinsip-prinsip kepegawaian dan aparatur sipil negara (ASN).

“Dalam beberapa hari ini, WP sangat gencar mengintervensi panel KPK terkait 10 Capim (calon pimpinan) serta melakukan manuver-manuver perlawanan terhadap revisi UU KPK oleh DPR RI,” sebutnya.

Doni menjelaskan, seperti yang diketahui, revisi UU KPK dan Panel KPK terkait 10 nama Capim adalah produk hukum dan politik. UU ASN melarang setiap individu membentuk lembaga politik didalam badan atau lembaga pemerintahan, sebab para pegawai mendapat upah dari negara secara berkesinambungan adalah disebut ASN.

“Maka dari itu, dampak kekuatan sistem dan WP ini membuat masa kerja para pegawai menjadi tidak terbatas, karena UU KPK tidak mengatur secara jelas proses rotasi dan promosi jabatan. Hal ini pula sangat berpotensi masuk serta tumbuh suburnya kesamaan kepentingan ideologi terselubung yang belakangan ini kerap melakukan infiltrasi di berbagai instansi pemerintahan,” jelasnya. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya