Depan Istana Negara, Kompak dan Amuk KPK Dukung Revisi UU KPK

12 September 2019 07:17
Depan Istana Negara, Kompak dan Amuk KPK Dukung Revisi UU KPK
Aksi Komite Mahasiswa Peduli (Kompi) KPK dan Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan (Amuk) KPK di depan Taman Pandang Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. (Andre Handrianto/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Bertempat di depan Taman Pandang Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa dari Komite Mahasiswa Peduli (Kompi) KPK dan Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan (Amuk) KPK, diikuti sekitar 100 orang peserta aksi dipimpin Ibrahim Budi Mansyur dan Zaki, Rabu (11/9/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, mendukung revisi Undang-Undang (UU) KPK sebagai wujud demokrasi, mendukung Presiden RI Joko Widodo untuk segrra tandatangi revisi UU KPK, pihak yang menolak RUU KPK sama dengan anti HAM, revisi UU KPK sama dengan penguatan untuk institusi KPK.

Orasi Ibrahim Budi Mansyur mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua, bahwa penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang dilakukan oleh sekelompok pihak adalah tindakan yang tidak berwibawa dan terkesan politis.

“Adanya revisi UU KPK justru akan memperkuat institusi KPK itu sendiri, sehingga kami mempertanyakan kelompok yang menolak RUU KPK. Di manakah letak independensi pihak internal KPK yang menolak tersebut, apakah pantas atau mungkin karena adanya desakan pihak yang ada di balik semua itu?” ucap Ibrahim.

Ia mengungkapkan, untuk itu kami dari mahasiswa yang tergabung dalam Kompi KPK dan Amuk KPK hadir untuk memberikan dukungan terhadap RUU KPK sebagai wujud demokrasi yang sehat, dimana sudah kita ketahui bersama, bahwa KPK sebagai lembaga superbody yang menangani kasus melalui UU Nomor 30 Tahun 2002.

“KPK telah banyak berkiprah dalam menangani kasus-kasus kejahatan tindak pidana korupsi (Tipikor), namun UU tersebut diterapkan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, kami disini sangat mendukung penuh revisi UU KPK demi menyelamatkan wibawa KPK dalam menegakan keadilan, agar tidak tebang pilih dan RUU KPK adalah wujud demokrasi yang sehat,” ungkap Ibrahim. (Andre/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya