APNK Aksi di Kejari dan DPRD Mamuju, Tuntut Pembayaran Upah Proyek Pembangunan Rumah Nelayan
MAMUJU, TRANS89.COM – Bertempat pelabuhan TPI (tempat pelelangan ikan) Kelurahan Binanga, Kecamtan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), sekitar 25 orang dari Aliansi Pemuda dan Nelayan Karampuang (APNK) berkumpul melakukan aksi unjuk rasa dan kordinator lapangan (Korlap) Pardi.
APNK akan melakukan aksi di tiga tempat berbeda, yakni Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan DPRD Mamuju, terkait pembayaran upah pekerja nelayan yang belum terbayarkan, Rabu (11/9/2019).
Sekitar pukul 09.40 Wita, massa aksi unjuk rasa menuju Kejari Mamuju Jalan KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Mamuju dengan berjalan kaki, sambil membentangkan spanduk dan pamflet bertuliskan, Aliansi Pemuda Nelayan Karampuang, bayar upah kami, rumah untuk nelayan bukan hantu, tegakkan hukum, hidup rakyat, usut periksa Pupperkim.
Tuntutan massa aksi, Pardi mengatakan, pembangunan rumah nelayan di Dusun Batu Bira, Desa Karampuang, Mamuju, yang sudah lebih satu tahun belum ada kejelasan, kapan rumah itu ditempati oleh masyarakat nelayan serta masih ada yang belum selesai.
“Masih ada upah pekerja yang belum terbayarkan sampai saat ini. Masyarakat sudah lama menunggu kurang lebih satu tahun, namun sampai saat ini belum ada kejelasan penyelesaiannya, dan mengharap pihak – pihak terkait dapat mencarikan solusi yang baik bagi masyarakat,” kata Pardi.
Ia mengungkapkan, apakah rumah untuk nelayan itu rumah hantu, karena rumah nelayan dibangun untuk manusia bukan untuk hantu.
“Kmai minta usut tuntas yang terlibat agar momentum hukum dapat ditegakkan, agar rakyat merasakan keadilan,” ungkap Pardi.
Massa aksi ditemui Kasi Pidsus Kejari Mamuju, Arief meminta maaf karena Kajari tidak ada di kantor disebabkan ada tugas di luar.
“Saya meminta sama rekan-rekan agar sabar aja dulu. Kemungkinan dalam 1 Minggu ke depan apresiasi rekan-rekan kami sampaikan kepada Bapak Kajari dan permaslahan ini bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Kajari,” papar Arief
Kasi Intel Kejari Mamuju, Sinrang mengucapkan kami atas nama Kejaksaan menyampaikan terima kasih rekan-rekan datang di kantor Kejaksaan kami dengan tertib, karena Kajari meminta maaf sebab tidak ada di tempat.
“Apa yang disampaikan oleh Bapak Arief sebagai PLH Kajari, 1 Minggu ke depan apresiasi rekan-rekan cepat ditidaklanjuti, mohon rekan-rekan agar sabar menunggu,” ucap Sinrang.
Massa kemudian meninggalkan Kantor Kejaru Mamuju menuju Kantor DPRD Mamuju Jalan Yos Sudarso dengan berjalan kaki.
Orasi Ali menyebutkan, bagaimana pemerintah melihat masyarakatnya yang tertindas dikarenakan belum terbayarnya upah untuk nelayan dalam pembangunan rumah nelayan, kami perlu pembuktiaan bagi perwakilan rakyat anggota DPRD yang baru dilantik untuk benar-benar membela masyrakatnya.
“Jangan sampai masyarakat nelayan hanya sebagai proyek-proyek elit politik,” sebut Ali.
Massa akasi ditemui Anggota DPRD Mamuju, Andi Dodi mempersilahkan massa aksi masuk ke kantor DPRD untuk diskusi atau mencari solusi.
Andi Dodi menyampaikan, pada hari ini dirinya mewakili teman-teman (DPRD) untuk menerima saudara-saudara untuk menyampaikan aspirasi anda ke kami dan intinya kami DPRD Insya Allah siap menjembatani dan memfasilitasi apa yang saudara-saudara sampaikan ke kami.
“Saya mewakili pimpinan lembaga ini, karena kami juga belum dilantik resmi hanya sebagai anggota dewan, pimpinan kami sementara pak Hari dan Pak Syamsudin serta saya sendiri. Hari ini kami semua partai diharuskan dan diwajibkan untuk melakukan konsultasi terkait alat-alat kelengkapan yang ada di DPRD ini, sehingga teman-teman pada hari ini tidak sempat bersama menemani rekan-rekan massa aksi,” papar Dodi.
Lanjut Dodi, dirinya sebagai perwakilan untuk menerima saudara-saudara sekalian, dan informasi ini sudah disampaikan ke kami kemarin bahwa ada Aliansi Pemuda dan Nelayan Karampuang akan hadir pada hari ini, sehingga pimpinan sementara memberikan kuasa kepada dirinya.
“Kita melanjutkan pertemuan pada hari Jum’at depan, kita terima rekan-rekan atau diwakili oleh Saudar Pardi, dan kami terima pagi sekitar pukul 09.00 Wita. Kami akan menghadirkan dinas yang terkait yaitu Dinas Perikanan, Dinas Sosial dan PUPR dan nama perusahan yang terkait agar tidak salah sasaran. Kami butuh data-data secara ril siapa-siapa yang belum dibayar,” demikian Dodi. (Bagus/Nis)
