Warga dan GMNI Aksi di DPRD Sulbar, Tagih Ganti Rugi Lahan Bandara Tampa Padang Yang Belum Terbayarkan

11 September 2019 10:23
Warga dan GMNI Aksi di DPRD Sulbar, Tagih Ganti Rugi Lahan Bandara Tampa Padang Yang Belum Terbayarkan
Aksi Aliansi Masyarakat Tampa Padang (AMTP) dan GMNI Cabang Mamuju di Knator DPRD Sulbar, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Kabupaten Mamuju. (Bagus/Trans89.com)

MAMUJU, TRANS89.COM – Bertempat di Pendopo Jalan Ahmad Kirang, Keluarahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), sekitar 20 orang dari Aliansi Masyarakat Tampa Padang (AMTP) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berkumpul untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulbar dan koordinator lapangan (Korlap) Sekum GMNI Mamuju Bayu Alfarizi terkait masalah ganti rugi pembayaran lahan Bandara Tampa Padang yang belum terselesaikan, Selasa (10/9/2019).

Setelah berkumpul, massa aksi menuju ke Kantor DPRD Sulbar Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Rangas, Kabupaten Mamuju, sambil membentangkan spanduk bertuliskan, Aliansi Masyarakat Tampa Padang dan GMNI menggugat.

Tuntutan massa aksi, meminta data lokasi dan kepemilikan rencana pembangunan, meminta data lahan yang sudah dibayarkan dan yang belum di bayarkan, meminta dokumen/berita acara pembayaran ganti rugi lahan, meminta Pagu anggaran tahun 2019, meminta progres pembayaran ganti rugi lahan Tahun 2019, laksanakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 dan Nomor 148 Tahun 2015, menuntut segera agar lahan masyarakat di bayarkan, merekomendasikan DPRD meminta Jaksa, KPK dan pihak Kepolisian mengaudit keuangan.

Orasi Bayu Alfarizi mengatakan, sekitar 50 kepala keluarga (KK) di Tampa Padang, Kecamatan Kalukku, Mamuju, menagih janji pemerintah untuk membayar ganti rugi tanah mereka yang dipakai untuk pembangunan Bandara Tampa Padang.

“Meski telah resmi beroperasi sejak beberapa tahun lalu, namun pembebasan lahan milik warga belum sepenuhnya beres. Kami menuntut apa yang menjadi hak dari rakyat, ganti rugi tanah mereka sampai sekarang tidak jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian,” kata Bayu.

Orasi Ketua GMNI Mamuju, Esa Hermansyah menuturkan, banyak terjadi keganjalan dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan pihak Pemprov (Sulbar) dalam pembangunan Bandara, dan juga telah melanggar UU Nomor 2 tahun 2012 pasal 2 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum.

“Dalam pasal itu memuat poin asas keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan. Juga telah melanggar Perpres Nomor 148 Tahun 2015 pada pasal 1 nomor 2 yang berbunyi pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam hal ini masyarakat pemilik lahan,” tutur Esa.

Massa aksi di terima ruang rapat DPRD Sulbar oleh Ketua Komisi I Yahuda bersama anggota Komisi I Abdul Rahim dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setprov Sulbar Abdul Wahab Hasan menyampaikan, masalah pembebasan lahan di Tampa Padang sudah diatur oleh pemerintah dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

“Apa yang menjadi keluhan sudah kami diskusikan kemarin. Prosedur penilaian itu harus memasukkan appraisal atau sisi keberatan dari nilai harganya, karena sekarang agak rendah dari pada nilai harga yang lalu,” papar Wahab.

Menurutnya, ini juga semua terkait anggaran yang turun, dn untuk diketahui anggaran yang turun tahun ini beda dengan tahun lalu, sekarang ini anggaran sedikit yang turun.

“Keterbatasan anggaran yang kita miliki kita berusaha menyelesaikan dan menuntaskan langsung membayar lunas semua, paling cuma berapa orang, paling banyak itu 6 orang atau 10 orang,” tutur Wahab.

Ia menjelaskan, niat kami DPRD dan Pemprov Sulbar ingin melunasi tapi anggaran tidak mencukupi.

“Kebutuhan kita Rp75 miliar itupun dibagi-bagi, bukan hanya pembebasan pembayaran lahan yang di bandara, tapi ada pembayaran lahan di Polda, di Angkatan Laut (AL) dan Kejati kami proritaskan semua,” jelas Wahab.

Pembayaran dan pelunasan lahan terkendala anggaran yang turun untuk tahun 2019 tidak mencapai pagu anggaran. DPRD dan Pemprov Sulbar menunggu data atau dukumen tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang belum terbayarkan. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya