SMI Yogyakarta Tuntut Dihentikannya Sistem Pendidikan Nasional Dalam Cengkraman Neoliberalisme

23 August 2019 03:28
SMI Yogyakarta Tuntut Dihentikannya Sistem Pendidikan Nasional Dalam Cengkraman Neoliberalisme
Aksi Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Yogyakarta berlangsun di KM Nol, Kota Yogyakarta DI Yogyakarta. (Joko Slamet/Trans89.com)

YOGYAKARTA, TRANS89.COM – Dari Parkiran Jalan Abu Bakar Ali kemudian ke Kilometer (Km) Nol, Kota Yogyakarta, berlangsung aksi unjuk rasa Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Yogyakarta dengan tema, ‘sistem pendidikan nasional dalam cengkraman neoliberalisme’, diikuti 20 orang peserta aksi dan koordinator lapangan (Korlap) Jufri, Kamis (22/8/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertulsikan, Serikat Mahasiswa Indonesia Cabang Yogyakarta perkuat persatuan gerakan mahasiswa, perhebat perlawanan terhadap pendidikan mahal, pendidikan membunuhmu, cerdas militan merakyat, hidup buruh. Tolak revisi Undang-Undang (UU) ketenagakerjaan versi pengusaha. Lawan rasisme dan diskriminasi.

Selain itu, massa aksi juga membawa poster bertuliskan, wujudkan demokrasi kampus, wujudkan reforma agraria sejati, cabut UU PT (Perguruan Tinggi) dan Sisdiknas, realisasikan anggaran pendidikan 20% (APBN dan APBD), hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat, wujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, wujudkan kebebasan berserikat bagi rakyat.

Orasi Jufri mengatakan, pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan untuk memanusikan manusia. Pendidikan juga merupakan alat untuk membebaskan dari pembodohan, bebas dari kemiskinan dan bebas dari penindasan.

“Dalam UUD 1945 telah mengamanatkan, bahwasannya negara bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada rakyatnya. Kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat pendidikan rakyatnya. Semakin maju peradaban pendidikan suatu bangsa, maka semakin maju juga peradaban bangsa tersebut. Akan tetapi, pada kondisi realnya, bahwa tingkat pendidikan rakyat Indonesia justru sangat memperihatinkan,” kata Jufri.

Menurutnya, dari data statistik Kemendikbud, tercatat angka putus sekolah, yakni SD sejumlah 32.127 siswa, SMP sederajat 51.190 siswa, SMA sederajat 31.123 siswa, SMK 73.384 siswa.

“Dari angka putus sekolah yang terjadi, berdasarkan data dari United Nations Childrens (UNICEF), bahwa faktor ekonomi adalah alasan utama siswa putus sekolah. Dari persoalan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa suatu bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam memberikan layanan untuk anak-anak generasi bangsa,” tutur Jufri.

Ia menjelaskan, belum lagi persoalan lain seperti sarana dah prasarana pendidikan yang sangat minim bahkan tidak layak. Fenomena lain yang terjadi pada dunia pendidikan beberapa bulan terakhir adalah polemik zonasi yang dipayungi oleh Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentanng PDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

“Kebijakan ini cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, banyak calon siswa dan orang tua wali murid yang menjadi korban. Kebijakan ini adalah suatu kebijakan yang tidak demokratis dalam dunia pendidikan, karena memaksakan siswa untuk sekolah pada tempat yang memang bukan menjadi pilihan dari siswa itu sendiri,” jelas Jufri.

Dirinya menyampaikan, dalih pemerintah melalui kebijakan ini adalah suatu upaya untuk meratakan pendidikan atau tidak ada diskriminasi pendidikan berdasarkan sekolah favorit. Dalih ini bukanlah hal pokok dalam polemik pendidikan Indonesia.

“Artinya, pemerataan pendidikan bukan terletak pada sekolah favorit atau tidak, namun yang menjadi masalah pokok adalah biaya pendidikan yang mahal. Pasalnya, masih ada sekolah-sekolah yang membebankan siswanya untuk membayar SPP. Kalau pemerintah ingin meratakan pendidikan, maka solusi yang tepat adalah pemintah harus memberikan pelayanan pendidikan yang gratis kepada seluruh rakyat Indonesia,” papar Jufri.

Jufri menyebutkan, pendidikan di Indonesia secara disadari atau tidak, distrukturkan oleh kelas-kelas sosial. Hal ini berarti pendidikan di Indonesia menciptakan pemisah antara kelas sosial dimasyarakat. Pendidikan bagi orang kaya, pendidikan bagi kelas menengah, dan pendidikan bagi kaum miskin. Penerapan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang didasari oleh Permenristekdikti Nomor 39 tahun 2017 menjadi reprasentasi dari penggolongan kelas-kelas sosial dalam dunia pendidikim, dengan dalih subsidi silang.

“UKT seolah menjadi solusi atas kenaikan biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal. Dalam implementasinya, panerapan UKT justru hanya sebagai pengalihain isu terhadap skema kenaikan biaya pendidikan setiap tahun. Sejak 2012 hingga saat ini, bermacam bentuk protes yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia dalam rangka menolak sistem UKT yang dinilai justru membuat biaya pendidikan tinggi semakin mahal. Skema subsidi silang sebenarnya bukan solusi atas praktik komersialisasi pendidikan tinggi,” sebutnya.

Jufri mengungkapkan, swastanisasi pendidikan tinggi yang tumbuh subur sejak era 1980-an, semakin membuat carutmarut situasi pendidikan tinggi. Dalih negara membiarkan swasta mengembangkan bisnis pendidikan secara liberal, karena pemerintah merasa tindak sanggup mendirikan perguruan tiriggi dan enggan menanggung pembiayaan atas penyelehggaraan pendidikan tinggi. Tumbuhnya kampus-kampus swasta tanpa regulasi, membuat situasi pengelolaan PTS (perguruan tinggi swasta) carut marut, dan sering ditemui kontlik yayasan akibat perebutan asset. Banyak kita temukan berbagai konflik internal pada berbagai kampus swasta seperti konflik internal yayasan, dualisme kepemimpinan dalam universitas, kampus yang tidak terdaftar dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan merugikan mahasiswa.

“Perguruan tinggi menjadi institusi pelanggar nilai-nilai demokrasi yang paling parah di Indonesia. Data meningkatnya tingkat kekerasan di dunia pendidikan, seperti ançaman skorsing dan DO, pembekuan organisasi kampus dan larangan organisasi mahasiswa untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dan menyampaikan aspirasi serta praktek beberapa kampus yang merepsesif dan pembubaran forum-forum diskusi di kampus dengan berbagai alasan pembenaran yang tidak rasional. Sangat ironis ketika kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pemikiran yang progresif dan revolusioner sebagai pelopor perubahan malah justru membungkam ruang-ruang ilmiah mahasiswa,” ungkapnya.

Lebih jauh Jufri menyatakan, kondisi buruh dalam cengkraman neoliberalisme, upaya pemerintah dalam merevisi UU ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003 tidak terlepas dari pengaruh situasi ekonomi politik internasional, dimana persekongkolan jahat antara kekuatan politik nasional dengan IMF sebagai lembaga pemberi pinjaman kepada negara berkembang dan WTO sebagai lembaga pembuat perjanjian dagang di dunia. Melalui kedua lembaga itulah kapitalisme mempengaruhi kebijakan negara untuk menindas kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia.

“UU ketenagakerjaan sebetulnya kebijakan yang bermuara pada kepentingan pengusaha dalam negeri maupun luar negeri dalam sistem kapitalisme. Selain UU Nomor 13 Tahun 2003, kemudian diperparah dengan PP (peraturan pemerintah) nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang membatasi upah terhadap buruh dan tidak ada sangsi yang tegas pada pengusaha apabila tidak memberikan upah sesuai dengan upah minimum. Belum lagi permasalahan yang dihadapi oleh pekerja yang status kontrak dan outsorcing, dengan status kerja yang tidak pasti dan sering mendapat-ancaman PHK sepihak tanpa pesangon, begitupun dengan pekerja yang berstatus PKWT (Perjanjian Kerja Waku Tertentu) yang berganti setelah tiga tahun bekerja. Ketenagakerjaan sebenarnya hanya untuk memperkejam penindasan terhadap kaum buruh Indonesia dan berpihak kepada pengusaha. Revisi UU ketenagakerjaan sebenarnya hanya untuk memperkejam penindasan terhadap kaum buruh Indonesia dan berpihak kepada pengusaha,” beber Jufri.

Lanjut Jufri, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak atau melindungi kaum buruh dari aspek pengupahan, jam kerja, status kerja dan kebebasan berekspresi berpendapat, berserikat bagi kaum buruh dalam pabrik. Karena tolak ukur kemajuan suatu negara terletak pada kesejahteraan rakyatnya. Dari situasi dan kondisi penindasan serta praktek eksploitasi yang semakin parah tersebut. Sebagai oOrganisasi gerakan mahasiswa yang sadar akan pentingnya perubahan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami menyatakan sikap, wujudkan demokratisasi Kampus. Wujudkan pemerataan pendidikan, realisasikan anggaran pendidikan 20 % APBN dan APBD. Cabut UU sistem pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003. Cabut UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Tolak militeris memasuki dunia Pendidikan. Wujudkan kebebasan berserikat bagi rakyat. Hentikan represifitas terhadap gerakan Rakyat. Tolak revisi UU ketenagakerjaan versi pengusaha. Cabut PP 78 Tahun 2015, dan mengecam keras tindakan rasisme terhadap masyarakat Papua. Wujudkan reforma agraria sejati. Nasionalisasi aset-aset strategis di bawah kontrol rakyat. Bangun industrialisasi nasionalisasi kuat dan mandiri. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, bervisi kerakyatan, dan saatnya bangun alat politik rakyat sejati untuk pembebasan nasional melawan imperalisme. (Joko/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya