Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme Aksi di Kemendagri, Ini Tuntutannya

23 August 2019 03:18
Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme Aksi di Kemendagri, Ini Tuntutannya
Aksi bersama tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme (KMARKKM) depan Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. (Andre Handrianto/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Bertempat di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa bersama tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme (KMARKKM), diikuti sekitar 125 orang peserta aksi dipimpin Ambros dan Rahman Ladanu, Kamis (22/8/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, berikan hak menentukan nasib sendiri untuk menggakhiri rasisme dan penjajahan di West Papua (Papua Barat). Hentikan rasisme, manusia Papua bukan monyet. Tangkap dan adili pelaku pengepungan asrama Papua di Surabaya.

Orasi Ambros mengatakan, selama hampir 24 jam, 15 mahasiswa asal Papua di Surabaya terkepung di dalam asrama.

“Pengepungan disertai dengan perusakan dan makian rasis menggunakan nama-nama binatang, seperti monyet. Video yang beredar menunjukan pengepungan dan diskriminasi rasial dilakukan oleh oknum TNI, Polri, Satpol PP, dan Ormas sipil reaksioner. Selain Surabaya, kejadian hampir serupa juga terjadi di Malang, Semarang, serta Makassar,” kata Ambros.

Menurutnya, peristiwa ini menyulut kemarahan bangsa West Papua. Selama 3 hari terakhir, seluruh elemen rakyat West Papua menggelar demonstrasi besar-besaran. Protes juga dilakukan di kota Bandung dan Yogyakarta sebagai bentuk solidaritas terhadap bangsa West Papua.

“Pengepungan, rasisme dan diskriminasi struktural yang terjadi, bukanlah peristiwa baru yang menimpa rakyat West Papua. 50 tahun lebih menjadi bagian dari Indonesia tidak pernah memberikan kebahagiaan bagi bangsa West Papua. Selain rasisme, bangsa West Papua kerap kali menjadi korban pelanggaran HAM berat oleh oknum aparat negara,” tutur Ambros.

Ia mengungkapkan. rakyat West Papua tidak pernah memiliki kedaulatan politik. Sejak awal proses integrasi, aspirasi rakyat West Papua tidak pernah didengar. Mulai dari New York Agreement yang tidak melibatkan satupun rakyat West Papua, hingga puncaknya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang penuh manipulasi dan intimidasi.

“Kami Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme memandang bahwa akar permasalahan di West Papua adalah kolonialisme. Maka hak menentukan nasib sendiri adalah solusi paling demokratis untuk menyelesaikan persoalan di West Papua, dan kami akan tetap menggelar aksi sebagai bentuk solidaritas kepada bangsa West Papua,” ungkap Ambros.

Selanjutnya massa aksi bergeser menuju depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. (Andre/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya