Fortal Aksi di Kantor Gubernur Sulsel, Tolak Aktifitas Tambang Pasir Laut di Galesong

23 August 2019 03:31
Fortal Aksi di Kantor Gubernur Sulsel, Tolak Aktifitas Tambang Pasir Laut di Galesong
Aksi Forum Rakyat Takalar (Fortal) Sulsel di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. (Slamet Untung Imam Santoso/Trans89.com)

MAKASSAR, TRANS89.COM – Bertempat di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, berlangsung aksi unjuk rasa dari Forum Rakyat Takalar (Fortal) Sulsel, diikuti sekitar 20 orang peserta aksi dipimpin Musafir Takko dalam rangka menyikapi rencana beroperasinya kembali tambang pasir laut di wilayah perairan Kabupaten Takalar, Kamis (22/8/2019).

Massa aksi menggunakan mobil komando lengkap sounsystem jenis pick up Nopol 8979 CF dan membawa spanduk bertuliskan, masyarakat Galesong tolak tambang pasir laut, tolak tambang pasir laut Galesong, serta membawa bendera Merah Putih.

Tuntutan massa aksi, Musafir Takko menuturkan, tidak lagi memberikan izin mengeruk pasir di pesisir Galesong kepada perusahaan manapun, karena terbukti merusak lingkungan dan menyengsarakan warga Galesong.

“Pikirkan solusi atas kerusakan lingkungan dan mengganti kerugian material warga Galesong akibat pengerukan pasir tahun 2017 dan 2018,” tutur Musafir.

Kasubid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel, Pandam Sarengat menemui pengunjuk rasa untuk mediasi penerimaan aspirasi.

Selanjutnya tim penerima aspirasi, Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pertambangan Dinas ESDM Sulsel Jamaluddin, Inspektur Tambang Dinas ESDM Sulsel Jemmy, Kabid Perizianan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel Muh Said Wahab, Sekretaris Badan Kesbangpol Sulsel Erwin Werianto, Kabag Ops Polrestabes Makassar AKBP Anwar Danu menemui pengunjuk rasa.

Sekretaris Badan Kesbangpol Sulsel, Erwin Werianto mengatakan permohonan maaf, karena hari ini Gubernur Sulsel sementara melaksanakan tugas di Jakarta dan Wakil Gubenrur (Wagub) melaksanakan tugas didaerah, namun demikian hadir di tengah-tengah kita tim penerima aspirasi.

“Yakin dan percaya, Bapak Gubernur selalu berpihak kepada masyarakatnya,” kata Erwin.

Musafir menyampaikan, kehadiran kami dari Forum Rakyat Takalar hari ini menagih janji Gubernur, yakni keberpihakan kepada masyarakat Galesong, dimana kegiatan tambang pasir laut saat ini berdampak terjadinya abrasi dan naiknya biaya bahan bakar nelayan untuk melaut, karena jaraknya semakin jauh keluar dari pantai.

“Kami meminta, agar jika ada izin tambang belum keluar, maka jangan dikeluarkan, namun jika sudah keluar, maka segera di cabut,” papar Musafir.

Tanggapan Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pertambangan Dinas ESDM Sulsel, Jamaluddin menjelaskan, progres yang kami lakukan di Dinas ESDM saat ini yaitu sudah mendorong keempat perusahaan tambang pasir laut yang sudah beroperasi di Galesong untuk bertanggungjawab.

“Dalam waktu dekat, keempat perusahaan tersebut akan melakukan program fisik penanggulangan abrasi sepanjang 220 meter. Saat ini tidak bisa lagi seenaknya mengeluarkan izin tambang, yang perlu diperketat yakni terkait zonasi dan izin dampak lingkungannya,” jelas Jamaludin.

Ia mengungkapkan, Dinas ESDM ada blueprint program pengembangan masyarakat, karena dana CSR.

“Kemarin, dari perusahaan tambang banyak yang tidak tepat sasaran dan jumlahnya banyak. Nanti dana bantuan CSR akan difokuskan kepada masyarakat yang terkena dampak,” ungkap Jamaluddin.

Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, Muh Said Wahab menyebutkan permohonan izin tambang di Kabupaten Takalar awalnya masuk ke Pemkab Takalar tahun 2014, setelah tahun 2014, pemberian izin menjadi kewenanan provinsi maka ditanganai PTSP.

“Aspirasi yang disampaikan akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan kepada Bapak Gubernur dan pihak perusahaan penambang,” demikian Said. (Santoso/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya