Forkopimda Banyumas Mediasi Driver Online Gojek dan Grab Dengan Tim 7 Transportasi Online Pusat

BANYUMAS, TRANS89.COM – Aksi unjuk rasa Driver Transportasi Online Gojek dan Grab sebagai dampak adanya skema baru pemberian bonus yang dinilai memberatkan driver online Banyumas Raya, Kamis (22/8/2019).

Massa aksi berkumpul depan Bioskop Rajawali Jalan S Parman, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), untuk lakukan persiapan konvoi damai dengan menggunakan roda dua dan empat dengan rute star depan Bioskop Rajawali Jalan S Parman – Jalan Jendral Sudirman finish pendopo Wakil Bupati (Wabup) Banyumas, diikuti sekitar 1.250 orang peserta aksi dan koordiantor lapangan (Korlar) Ketua Umum Dobrag Banyumas Kompak Arbi Rusmana.

Setibanya di Pendopo Wabup Banyumas, Jalan Jend Sudirman, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, massa aksi driver transportasi online Gojek dan Grab roda dua dan empat membentangkan spanduk bertuliskan, tanpa kami Gojek bukan apa-apa, kembalikan skema lama.

Penyampaiannya Kabag Ops Polres Banyumas, Kompol Zaenal Arifin menghimbau kepada driver gojek dan grab untuk tetap menjaga keamanan dalam melaksanakan aksinya.

“Percayakan kepada mereka yang telah ditunjuk sebagai perwakilan dan akan diterima untuk melakukan audensi dengan pemerintah daerah (Pemda), Kapolres dan Dandim,” imbuh Kompol Zaenal.

Hadir di kegiatan audensi di Pendopo, Wabup Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun, Dandim 0701/Banyumas Letkol Inf Chandra, Kadishub Banyumas Sugeng Hardoyo, Perwakilan Tim 7 transportasi online pusat Jaha, Ketua Driver Ojol Banyumas Raya Kompak Arbi Rusmana, Paguyuban Driver Online roda dua da empat Grontol, Paguyuban Driver online roda empat Toni Kurniawan.

Wabup Banymas, Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pertemuan hari ini dirinya sudah menghadirkan perwakilan transportasi online dari pusat, Jaha guna membahas permasalahan ini, sehingga diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi saudara.

“Saya sudah telepon Dirjen Perhubungan dan sudah menjanjikan kepada saya akan memanggil gojek dan grab, dan saya mau di Purwokerto situasinya harus kondusif, sehingga pengguna gojek dan grab akan merasa nyaman. Meminta agar surat aspirasi transportasi online diajukan secara resmi dengan stempel dan akan saya fasilitasi ke Jakarta bertemu dengan Pak Dirjen,” kata Sadewo.

Menurutnya, aksi ini akan menjadi catatan bagi gojek dan grab termasuk akan diliput oleh media dan tuntutan akan kami bawa ke Jakarta. Dari pihak gojek dan grab tidak hadir disini karena ada acara launching di Yogyakarta dan akan kami diskusikan dengan pihak gojek dan grab agar bisa datang ke sini.

“Jika sudah ada paguyuban resmi, nanti silahkan tunjuk perwakilan dan akan saya fasilitasi bertemu dengan tim 7, tim 10, Dirjen Perhubungan maupun pihak gojek dan grab. Meminta hari ini, agar dibentuk paguyuban ini ke notaris paling 2-3 hari selesai, jika sudah jadi, nanti perwakilan akan melakukan pertemuan lagi dan difasilitasi,” tutur Sadewo.

Perwakilan Tim 7 Transportasi Online Pusat, Jaha menghimbau kepada paguyuban gojek dan grab untuk membuat organisasi yang legal, sehingga jika ada permasalahan dapat dikoordinasikan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Masalah tarif atau bonus dengan kemitraan dapat dilakukan negosiasi jika suatu organisasi berbadan hukum, karena aplikator dengan kemitraan sifatnya sejajar. Di Jakarta, permasalahan ini juga mengalami deadlock yang mana targetnya dinaikan, sedangkan insentifnya diturunkan, sehingga agak sulit, mengingat aplikator cenderung idealis dengan kepemilikan aplikasi transportasi online,” ujar Jaha

Penyampaian aspirasi perwakilan driver online Banyumas Raya, Arbi Rusmana pertanyakan mengapa ada akun prioritas yang merugikan akun biasa, sehingga jika ada order, maka yang mendapatkannya adalah akun prioritas tersebut.

“Mengharapkan pertemuan hari ini menghadirkan pihak gojek dan grab, namun kenyataannya tidak ada perwakilannya, sehingga tidak bisa mengambil keputusan. Kami juga mempertanyakan mengapa sekarang ada perubahan skema baru yang memberatkan pihak driver transportasi online,” tanya Arbi.

Dirinya menceritakan bahwa kami sebagai driver online merasa dijadikan sapi perah, karena pemilik aplikasi seperti tangan besi, sehingga pemerintah perlu turun tangan mencarikan solusinya. Adanya zona merah di wilayah stasiun dan terminal Purwokerto, jika melanggar kena pukulan dan denda oleh preman stasiun sekitar Rp50 ribu hingga Rp300 ribu tergantung permasalahannya.

“Jadi kami meminta agar bonus dikembalikan seperti semula. Meminta kepada Kapolres Banyumas agar sebelum meninggalkan Purwokerto, permasalahan zona merah sudah selesai atau sudah tidak ada zona merah lagi di Stasiun maupun di Terminal Purwokerto,” cerita Arbi.

Tanggapan Jaha menjelaskan, terkait akun prioritas bahwa kami di Jakarta sedang melakukan gugatan di Pengadilan dan saat ini sedang dilakukan pengumpulan alat bukti guna dibuktikan di Pengadilan. Kedatangan kami disini akan berbagi pengalaman yang telah kami lakukan keliling Indonesia untuk mencari solusi atau diskusi, namun organisasinya harus legal dahulu, sehingga dapat diambil langkah-langkah hukum.

“Jika nanti ada pertemuan lagi, maka yang perlu diundang dari pihak aplikator adalah Direktur Operasional Gojek dan Grab, karena mereka yang menentukan besaran insentif bonus driver,” jelas Jaha.

Kapolres Banyumas, AKBP Yudhantara Salamun menyebutkan, kita sebagai pemangku kepentingan diwilayah akan ikut memperjuangkan aspirasi saudara dengan mendatangkan tim 7 dari pusat untuk memfasilitasi gojek dan grab, karena kebijakan berada di pusat. Jangan dianggap pertemuan saat ini tidak berguna meskipun tidak dihadiri pihak gojek dan grab, karena pertemuan saat ini akan menyuarakan aspirasi guna diperjuangkan ditingkat pusat, jangan dikecilkan pertemuan ini.

“Jadi, jika ada debcolector menarik kendaraan di jalan, tolong segera laporkan kepada saya. Saya berjanji akan menyelesaikannya sebelum saya meninggalkan Purwokerto. Jika driver online mengalami perlakuan penganiayaan oleh ojol agar segera melaporkan ke Polsek terdekat atau Polres, karena saya berkomitmen akan mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Dan menghimbau kepada driver jika akan melakukan offbid silahkan saja, namun jika ada yang tetap onbid tolong jangan dipukuli atau dirusak kendaraannya. Kasihan mereka yang menggantungkan hidupnya dari onbid,” sebut AKBP Yudhantara.

Aksi tersebut di akibatkan adanya skema baru yang mana bonus sebelumnya Rp210 ribu menjadi Rp160 ribu untuk roda empat, sedangkan bonus yang sebelumnya Rp80 ribu menjadi Rp40 ribu bagi oda dua.

Dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa, untuk roda dua offbid hingga hari sabtu tanggal 24 Agustus 2018 sedangkan untuk roda empat hari ini tetap onbid. (Husni/Nis)