Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS dan Enam Ranperda Antara DPRD Dengan Pemda Pasangkayu

19 August 2019 21:34
Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS dan Enam Ranperda Antara DPRD Dengan Pemda Pasangkayu
Rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dengan Pemda Kabupaten Pasangkayu terhadap KUA PPAS APBD tahun 2020 dan enam Ranperda berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Pasangkayu, Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Radit Anggara/Trans89.com)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Pasangkayu Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), berlangsung rapat paripurna DPRD Pasangkayu dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasangkayu terhadap Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun anggaran 2020, Senin (19/8/2019).

Selain itu, juga penandatangan nota kesepakatan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemda Kabupaten Pasangkayu terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dipimpin Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said didampingi Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Yaumil Amo Djiwa, dihadiri bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa para Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda Kabupaten Pasangkayu.

Ketua DPRD Pasangkayu, Lukman Said mengatakan, dalam rangka penyusunan APBD tentunya akan didahului dengan pembahasan KUA PPAS Tahun 2020.

“Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas yang sudah diatur dalam konstitusi kita, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2012 dengan tata tertib (Tatib) DPRD yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018” kata Lukman.

Menurutnya, anggaran yang akan kita susun ini jumlahnya sangat memprihatinkan, karena anggarannya terserap untuk membiayai Pilkada Pasangkayu 2020 yakni dengan jumlah sekitar Rp25 milyar.

“Olehnya itu, dengan minimnya anggaran tersebut, kami meminta kepada Pemda untuk menekankan kepada seluruh SKPD agar memanfaatkan anggaran tersebut sehingga dapat menyentuh kepentingan Kabupaten Pasangkayu dan terkhusus kepentingan masyarakat Pasangkayu dalam rangka menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pasangkayu,” tutur Lukman.

Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa menyampaikan, berdasarkan agenda rapat DPRD ini, kita telah menyaksikan persetujuan antara DPRD dengan Bupati Pasangkayu terhadap KUA-PPAS tahun 2020 dan Ranperda Kabupaten Pasangkayu.

“Ranperda tersebut terdiri atas lima Ranperda usulan dari Pemda dan satu Ranperda inisiatif DPRD Pasangkayu,” papar Agus.

Ia mengungkapkan, setelah tahapan persetujuan bersama ini, pemerintah daerah dan DPRD menunggu hasil evaluasi dari gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

“Atasnama pribadi dan pemerintah daerah, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh Anggota DPRD Pasangkayu yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan masukan yang konstruktif,” ungkap Agus.

Adapun enam Ranperda yang disetujui bersama antara DPRD dengan Pemda Pasangkayu, yakni Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak, Ranperda tentang izin mempekerjakan tenaga asing, Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, Ranperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, Ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, dan Ranperda tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. (Radit/Nis)

 

 

 

 

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya