14 Tahun MoU Helsinki, Surya: Kami Minta Pemerintah Aceh Perhatikan Infrastruktur

16 August 2019 22:50
14 Tahun MoU Helsinki, Surya: Kami Minta Pemerintah Aceh Perhatikan Infrastruktur
Aktivis Mahasiswa Aceh Singkil, Surya Padli. (Aljawahir/Trans89.com)

BANDA ACEH, TRANS89.COM – Memorandum of Understanding (Mou) Helsinki merupakan perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik (NKRI) adalah salah satu bentuk perjuangan bangsa Aceh yang ingin meminta keadilan terhadap Indonesia karena pada saat itu bangsa Aceh tidak terlalu di perhatikan.

Kita lihat pada masa penjajahan dulu bagaimana bangsa Aceh mengusir para kolonial yang ingin merebut segala jenis bentuk kekayaan bumi yang terkandung di Aceh dan pada saat bersamaan Indonesia datang untuk meminta bantuan kepada bangsa Aceh untuk membantu dalam pengusiran para penjajah.

Bangsa Aceh menjadi salah ujung tombak dari kemerdekaan Indonesia dan kita bisa lihat dari bentuk pemberian bangsa Aceh yang berupa pesawat seulawah yang di berikan untuk menyatakan ataupun mengaungkan kemerdekaan Indonesia ke negara lain.

Salah seorang aktivis mahasiswa Aceh Singkil, Surya Padli mengatakan pemerintah Aceh pada saat ini kurang serius dalam memenuhi butir-butir MoU Helsinki serta harapan dari para pejuang Aceh dahulu, dan bisa kita lihat bagaimana perkembangan Aceh baik dari sektor ekonomi dan pembangunan serta pelanggaran HAM yang terjadi pasca konflik yang belum begitu bisa dirasakan penyelesaianya oleh sebahagian dari masyarakat Aceh, khususnya Aceh singkil.

“Dari sektor pembangunan, Aceh Singkil bisa kita lihat dari belum selesainya pembangunan jembatan penghubung antara Desa Kilangan dengan Desa Kuala Baru yang menelan biaya sampai miliaran dimulai dari tahun 2014 dengan alokasi anggaran Rp8,98 miliar, ditahun selanjutnya dianggarkan Rp3,63 miliiar,” kata Surya di Bnada Aceh, Jumat (16/8/2019).

Menurutnya, pembangunan tersebut sempat putus kontrak pada tahun 2016.

“Di tahun 2017 dengan alokasi anggaran R9,09 miliar kemudian tahun 2018 Rp11,92 miliar dan pada tahun ini dianggarkan Rp48,00 miliar yang di tangani langsung oleh pemerintahan Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh itu kemudian sampai sekarang belum bisa di gunakan, bahkan yang baru selesai hanya tiang-tiangnya saja,” tutur Surya.

Dirinya menjelaskan, dalam rilisnya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah menjelaskan, di targetkan dalam tahun 2019, selama 7 bulan setengah kedepan pembangunan jembatan tersebut dapat di tuntaskan, tetapi sampai sekarang sudah masuk bulan 8 jembatan tersebut belum juga selesai.

“Saya meminta agar Gubernur Aceh dalam hal ini di pegang oleh Nova Iriansyah untuk segara menyelesaikan jembatan tersebut, karena akan sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat aceh singkil,” jelas Surya.

Surya mengungkapka, demi terealisasinya butir-butir yang tertuang didalam MoU Helsinki, Pemerintahan Aceh supaya lebih memperhatikan insfratuktur.

“Kami minta Pemerintah Aceh perhatikan infrastruktur ataupun pembangunan yang langsung berdampak kepada perekonomian rakyat Aceh supaya rakyat Aceh bisa keluar dari yang namanya ketermiskinan,” imbuhnya. (Alja/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya