DPRD Pasangkayu Terima Tiga Ranperda Dari Eksekutif

07 August 2019 10:07
DPRD Pasangkayu Terima Tiga Ranperda Dari Eksekutif
Rapat Paripurna DPRD Pasangkayu dalam rangka penyerahan 3 Ranperda dari Pemda Pasangkayu kepada DPRD Pasangkayu berlangsung di ruang paripurna DPRD Pasangkayu Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Radit Anggara/Trans89.com)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Bertempat di ruang paripurna DPRD Pasangkayu Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), digelar rapat paripurna DPRD Pasangkayu dalam rangka penyerahan 3 rancanagan peraturan daerah (Ranperda) dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada DPRD Pasangkayu dihadiri sekitar 40 orang, Selasa (6/8/2019).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Musair Azis Isham dihadiri Sekda Kabupaten Pasangkayu Firman, Sekretaris DPRD Pasangkayu M Iqbal, Asisten I, II dan III Sekreariat Daerah (Setda) Kabupaten Pasangkayu Makmur, Musbar Lasibe dan Ihsan, para anggota DPRD dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Kabupaten Pasangkayu.

Sambutan Sekda Kabupaten Pasangkayu, Firman mengatakan pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini menindaklanjuti surat Bupati Pasangkayu Nomor 180/80/Huk-HAM, tanggal 1 Agustus 2019 perihal penyampaian Ranperda Kabupaten Pasangkayu.

“Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pada pasal 11 ayat 1 peraturan DPRD Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang peraturan tata tertib (Tatib) DPRD, dijelaskan bahwa rancangan Peraturan Daerah (perda) yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemkab Pasangkayu,” kata Firman.

Menurutnya, dalam rapat paripurna ini, dirinya akan memberikan gambaran tentang Ranperda yang diserahkan, yang pertama adalah Ranperda tentang kota layak anak (KLA). Perlindungan terhadap anak saat ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk dari setiap pemerintah daerah.

“Perhatian tersebut penting, karena terkait adanya fenomena dalam kehidupan sosial yang sering menjadikan anak sebagai objek eksploitasi dan kekerasan. Mereka (anak) sering diposisikan sebagai objek ekonomi dan sering tersisih dalam pergaulan sosial. Upaya perlindungan anak tidak semata-mata menjadi urusan pemerintah pusat, namun diperlukan pula keterlibatan dari Pemda,” tutur Firman.

Ia menjelaskan Ranperda yang kedua, tentang Ranperda penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar. Undang-undang (UU) nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.

“Investasi tersebut, merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam UUD 1945. Untuk memperluas investasi Pemda, khususnya dalam bentuk investasi langsung yaitu penyertaan modal daerah dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi serta menjamin badan usaha dalam bekerjasama berinvestasi, sehingga disadari perlunya membuat Perda tentang penyertaan modal daerah,” jelas Firman.

Dirnya mengungkapan Ranperda ketiga, yaitu Ranperda tentang penanggulangan HIV/AIDS. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Pasangkayu telah dilakukan oleh Pemda maupun pihak swasta atau LSM, namun hasilnya belum maksimal.

“Masyarakat masih trauma terhadap penderita dan diskriminasi yang masih sering terjadi, hak-hak penderita terhadap pengobatan dan perawatan belum mendapat perhatian. Mengingat potensi penyebaran HIV/AIDS sedemikian besar dan akibat yang ditimbulkan dapat menurunkan produktifitas dan derajat kesehatan masyarakat, maka penanggulangan HIV/AIDS di Pasangkayu perlu diatur dalam payung hukum yang lebih jelas melalui perumusan Ranperda tentang penanggulangan HIV/AIDS,” ungkap Firman. (Radit/Nis)

 

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya