Pimpinan DPRD Pasangkayu Hadiri Inovasi Desa Tingkat Kecamatan Baras, Bulutaba dan Lariang
PASANGKAYU, TRANS89.COM – Bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), berlangsung acara Bursa Inovasi Desa Kabupaten Pasangkayu tahun 2019 tingkat Kecamatan Baras, Bulutaba dan Lariang (Babula), Kamis (25/7/2019).
Hadir di kegiatan inovasi desa itu, Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa dan Musawir Azis Isham, anggota DPRD Pasangkayu Nurlatif, Asisten II Setda Kabupaten Pasangkayu Musbar Lasibe, Kadis PMD Arfan Lasibe, Camat se-Kecamatan Babula, dan para Kades dan anggota BPD se-Kecamatan Babula, tokoh masyarakat dan pendamping desa se-Kecamatan Babula.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kerja nyata pemerintah, khususnya pemerintah kecamatan dan desa dalam mengembangkan potensi yang ada di desa itu sendiri.
Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pasangkayu, M Arfan Lasibe mengatakan, dengan begitu banyak uang desa sekitar Rp7 miliar yang berada di desa dan di kelola sendiri oleh desa.
“Selaku Dinas PMD, kami mengawasi anggaran dana desa melalui laporan RKPD. Dengan adanya program inovasi desa dapat memacu kreativitas kepala desa dalam mengelola anggaran desa sebagaimana mestinya. Melalui inovasi desa, Dinas PMD mendapatkan harapan satu ditingkat pusat,” kata Arfan.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Pasangkayu, Lukman Said menyampaikan inovasi kali ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan program inovasi desa ini.
“Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas, produktifitas dan kemandirian desa. Dengan adanya pendatanganan komitmen, harusnya anggaran dana desa (DD) 30% untuk mendukung inovasi desa yang ada di desa,” papar Lukman.
Sementara Asisten II Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasangkayu, Musbar Lasibe menjelaskan, pemerintah daerah menaruh harapan besar kepada jajaran – jajaran kepala desa (Kades) dengan begitu banyaknya anggaran desa yang ada.
Dengan adanya program inovasi desa terus berkesinambungan ini dengan lahirnya UU desa berlandaskan otonomi daerah (Otoda). pemerintah daerah supor adanya program inovasi desa sejalannya program bupati dan wakil bupati dengan menambah perekonomian yang ada di desa atau kecamatan,” jelas Musbar. (Nis)
